Mungkin ini juga menjadi beban pikiran banyak orang lainnya saat ini. Pendidikan di Indonesia, di tengah pencanangan program wajib belajar, berada di titik persimpangan, kalau boleh saya tulis selebay mungkin, satu jalan mengarah ke jalan terjal tanpa pegangan yang kuat disaat jalan yang lagi satu mengarah ke jalan buntu,kalau kurang sreg disebut jurang kematian.

Lho masak separah itu? Saya sederhana saja berpikirnya. Ada beberapa patokan yang saya gunakan; kualitas pendidik, kurikulum dan biaya tentu.

Kualitas Pendidik

Dalam dunia pendidikan di belahan dunia manapun, kualitas pendidik bagi saya menjadi poin krusial. Masalahnya sebenarnya sederhana tapi rumit.

Di saat melimpahnya lulusan segar dari universitas, sekolah tinggi atau akademi yang pastinya membutuhkan sandaran hidup yang bernama dunia kerja, dunia kerja ternyata tidak cukup menampung semuanya. Sederhana bukan? Tapi solusinya tentu tidak sesederhana membuka facebook. Bekerja di jalur swasta tentu menarik, tapi jumlah yang bisa diserap perusahaan tidaklah sebanyak arus lulusan tiap tahunnya. Selain itu, bekerja di perusahaan swasta memiliki resiko yang jelas untuk sebagian besar orang.

Dipecat ditengah jalan , gaji kecil dan tidak adanya jaminan sosial dan hari tua yang cukup ( walau banyak perusahaan swasta yang sudah memiliki good will soal hal–hal tersebut diatas). Dilema itulah yang akhirnya menjadikan pekerjaan sebagai abdi praja atau kerennya disebut PNS menjadi pilihan yang sangat logis bagi sebagian besar masyarakat.

Selain menjadi PNS biasa, solusi yang menjanjikan adalah menjadi GURU. Bedanya guru dengan PNS biasa apa sih? Beda bos. Menjadi guru berarti peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan PNS lainnya. Tersebutlah sebuah program yang bernama sertifikasi. Guru bersertifikasi mendapatkan penghasilan yang berlipat dibandingkan PNS dengan grade setara pada umumnya. Lho, lulusan Universitas kan tidak bisa menjadi guru?

Nah, situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa universitas. Maka dibukalah sebuah jalur pengesahan seorang sarjana boleh atau sah menjadi seorang guru atau pengajar. AKTA 4 namanya. Akta 4 adalah pendidikan untuk guru yang non kependidikan. Kalau tidak salah, pendidikan akta 4 cuma setahun saja. Jadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan mengulang kuliah di sekolah keguruan hanya untuk mengejar ijin mengajar.

Lalu apa masalahnya?? Bagi saya masalahnya sederhana saja. Seorang yang tidak dari awal berkeinginan menjadi pendidik, kemudian karena terpaksa menjadi pendidik, hasilnya tidak akan sebagus yang diharapkan. Lagian, mindsetnya sudah uang dan uang. Menjadi guru bagi saya adalah pekerjaan mulia. Ok, mencari uang itu adalah kebutuhan hidup yang tidak bisa dinafikan. Tapi dengan menjadi guru, bagi saya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan seorang negosiator yang sedang membebaskan tawanan perang. Pemahaman inilah yang dulu membuat saya mundur dari cita cita jadi guru. Saya merasa tidak mampu.

Memang, tidak fair mengatakan lulusan Akta 4 ini adalah biang kerok bobroknya pendidikan. Ini hanya satu hal saja. Poin besarnya adalah di masa sekarang, menjadi guru bukanlah seorang pahlawan tanpa tanda jasa seperti yang dulu pernah kita diajarkan. Tidak adil kalau saya menuduh secara generalisasi begitu, tapi faktanya silakan tanyakan kepada tetangga atau teman yang memiliki anak sedang bersekolah.

Memang, masih ada guru guru yang dengan sepenuh hati mencintai pekerjaan dan anak didiknya. Mendidik melebihi jatah jam mengajarkan, memonitor secara serius anak didiknya. Menuntun dan bukan menyalahkan anak didik yang salah. Itu penting bagi saya. Nah, berap abanyak sih guru yang mau begitu?

Minggu lalu, saya bertemu mantan guru smp. Pasangan suami istri yang menjadi idola saya dulu. Mereka ini dua guru yang disegani siswa. Pintar mengajar, tegas dan disiplin. Dan alangkah kagetnya saya ketika beliau berdua bilang, betapa mereka selalu berusaha mencari tahu kabar tentang saya selama 14 tahun terakhir ini. Ingin saya menangis. Beliau lah sosok guru yang ideal bagi saya.

Kurikulum

Jujur, saya tidak paham apalagi ahli soal satu ini. Lagi lagi, saya berpikir sederhana saja. Sebuah kurikulum adalah GBHN (garis besar haluan Negara)nya pendidikan. Jadi itu harus dibuat dengan visi yang jauh dan dalam. Sebuah kurikulum tidak boleh terlalu sering dirubah, karena itu akan berimbas pada kebingungan pendidik dalam mengajar dan biaya karena buku dan LKS mesti dirubah atau diganti juga. Artinya tidak ada cerita meminjamkan buku kepada adik kelas seperti yang dulu saya alami.

Soal visi malah lebih penting lagi. Saya adalah korban pendidikan SMA. Ya, SMA, bukan SMK. SMA. Jenjang pendidikan yang sangat ambigu bagi saya. Tamatan SMA di Indonesia mengalami sebuah penolakan massal dan menyakitkan di dunia kerja. Jarang ada perusahaan yang mau menerima lulusan SMA. Kalau ada, gaji tidak memadai. Ya wajar saja. Lulusan SMA tidak familiar dengan dunia kerja. Berbeda dengan lulusan SMK yang mendapat pengalaman praktek selama masa sekolah. Silakan bandingkan di lingkungan anda saja.  Mana yang lebih gampang mencari kerja ; lulusan SMA yg tidak kuliah atau SMK?

Ya memang kalau mau mencari kedokteran misalnya, mesti lewat jalur SMA. Tapi pernahkan wawasan ini diberikan kepada anak didik, jarang.

Minimal, kalau memang SMA itu perlu, revolusi pendidikan SMA harus dilakukan dengan lebih serius, tidak melulu soal mengejar standar SSN atau RSBI apalagi SBI.

Biaya

Saya sangat kaget sewaktu tahu kalau standar biaya pendidikan sekarang yang sangat sangat tinggi dibandingkan dengan 14 tahun lalu disaat saya baru masuk SMA. Biaya pendidikan sekarang bagi saya berlebihan. Sederhana lagi saya berpikir, standar gaji 14 tahun lalu kira kira Rp 500.000 sampai dengan Rp 750.000. Biaya SPP SMA saya waktu itu Rp 25.000.

Tahun 2012, standar UMR di Bali terbesar tidak lebih dari 1,3 juta. SPP SMA saat ini rata rata Rp 150.000 bahkan ada yang menyentuh angka Rp 350.000 di sebuah sekolah favorit yang dulu menjadi sekolah saya. Kalau sekarang saya baru masuk SMA, dipastikan orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di sekolah favorit itu. Sangat memberatkan bukan? Itu belum dihitung harga buku yang makin mahal dan terlalu seringnya buku diganti tiap tahun.

Entah mana yang salah. Apakah masyarakat yang salah karena tidak mampu mendapatkan penghasilan yang lebih baik??

Saya tidak tahu.

Tabanan. 18042012