Harapan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

Harapan masyarakat dalam penyelenggaraan negara adalah adanya pelayanan publik yang nyaman, adil dan mensejahterakan. Nampaknya harapan warga negara tersebut saat ini belum selaras dan dirasakan. Sehingga muncul kritik terhadap penyelengaraan negara oleh aparatur negara yg merujuk pada aturan hukum formalistik. Namun mengapa hal itu belum juga mampu menjawab harapan masyarakat? dan apa pula kaitannya dengan dibentuknya ratusan komisioner di republik ini?

Antre Minyak Tanah

Beberapa tahun lalu, ketika mulai marak dibentuknya Lembaga Negara Independent (KOMISI ini dan komisi itu), dalam sebuah diskusi antara Bapenas, Depdagri, DPR dan lembaga keuangan internasional, dapat saya simpulkan “dengan sembarang” bahwa; kehidupan bernegara saat ini tidak lepas dari dampak globalisasi. Hal itu nampak dari banyaknya kerjasama antara negara dan ratifikasi peraturan international oleh negara kita.

Nampaknya ratusan UU dan peraturan di Indonesia dan di negara lain yg saling bekerjasama sulit diselaraskan dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional di dan oleh masing-masing negara. Sehingga ada jebakan aturan yang mempersulit adanya pola kerjasama dan koordinasi dalam implemenasi program (contohnya pencairan dukungan dana sosialisasi pemilu oleh UNDP). Dari kasus itu, banyak gagasan kerjasama program antar negara menjadi sulit dijalankan karena benturan hukum tadi. Terutama dalam kerjasama dukungan dan pertanggungjawaban keuangan. Terlebih lagi adanya ketidak percayaan beberapa negara akibat maraknya kasus “korupsi” di Indonesia.

Nah, mendesaknya kebutuhan penyelarasan pola kerjasama dan koordinasi antar negara ditengah arus reformasi, globalisasi, anti korupsi, demokratisasi, ketidak percayaan asing dan ketergantungan utang luar negeri termasuk dana-dana program negara, nampaknya akan bisa “dijembatani” oleh lembaga negara independent (KOMISI) yg memiliki otoritas/kewenangan dalam proses penyesuain yang di butuhkan oleh dan antar negara (yang terbungkus dalam isu demokratisasi dan transparansi, dan akuntabilitas publiki).

Saya memperkirakan mungkin pilihan ini dilakukan, karena pembentukan dan pembubaran komisi (suatu saat) diangap lebih mudah dan murah secara politik ketimbang “meng-amandemen UU dan departemen” (sekarang kementrian) yg ada saat ini. Apa yang sudah bagus di birokrasi pemerintahan dan yang bagus di tingkat gagasan publik bisa diselaraskan. Dan kebutuhan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara lainya. Nah, benar atau tidak, mari kita verifikasi lagi.

Mudah-mudahan saja pilihan dibentuknya komisioner diberbagai bidang, bisa menjawab kebutuhan publik di negeri ini. Bukan sebaliknya menjadi piranti dominasi kepentingan kelompok/negara yg berkuasa.