Saya punya seorang teman dari luar Bali yang tinggal di sekitar lingkungan saya. Seorang penjual kue keliling. Setiap subuh berangkat ke warung-warung untuk menaruh barang dagangan. Harga kuenya dijual sekitar Rp.1000,-. Berangkat dengan sepeda motor dengan keranjang besar di belakang. Sungguh sebuah perjuangan seorang ayah untuk menghidupi keluarga kecilnya yang luar biasa.

Kita tentu merasakan bagaimana susahnya mencari uang untuk menafkahi keluarga kita. Meskipun hasilnya tidak banyak, tapi bisa membahagiakan, berkumpul dan makan bersama anak istri. Meskipun menu apa adanya, tetapi hasil keringat yang halal.

Hidup ini susah, berat dan penuh cobaan itu yg saya rasakan secara pribadi. Saya menulis ini karena keprihatinan dengan masalah administrasi kependudukan yang tidak pernah menemukan jalan yang jelas, semuanya abu-abu alias tidak jelas.

Singkat cerita, teman saya ini rumahnya masih mengontrak sama seperti saya. Jadi saya tau betul bagaimana rasanya menjadi kontraktor alias kemana-mana ngontrak.

Beberapa bulan lalu teman saya ini membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Karena disitu sudah ada Banjar Dinas yang disepakati setelah rapat beberapa tahun lalu dan terpilihlah beberapa pengurus yang akan mengurus segala surat-menyurat dan administrasi kependudukan.

Nah kebetulan teman saya ini sudah punya KTP Tabanan, namun istrinya belum. Karena mereka sudah mempunyai anak dan harus membuat Kartu keluarga (KK), mau tidak mau sang istri harus punya KTP Tabanan. Yang membuat saya bertanya-tanya dan mengangkat topik ini adalah kebijakan tentang biaya atau harga pembuatan KTP tersebut sebesar Rp.750.000,-  yang saya pribadi rasa tidak wajar dan tidak masuk nalar.

“Wuih Kok Mahal Banget!” Itu kata yang saya lontarkan pada waktu mendengar harga pembuatan KTP tersebut. “Kalau saya membuat KTP disini kena biaya berapa pak? ” Tanya saya kepada Ketua Kelompok lingkungan.  ”Tiga ratus ribu rupiah.” katanya. Betapa kagetnya saya pada waktu itu. Padahal saya asli penduduk Tabanan.

Mungkin karena beda kecamatan dan desa. Dimana masing-masing kecamatan atau desa mempunyai kebijakan berbeda. Seharusnya ada titik koordinasi atara kecamatan atau desa dan pusat. Jadi tidak ada duplikasi data penduduk yang bisa dimanfaatkan untuk politik.

Ya, saya merasa ini sebuah kebijakan langka. Dan teman saya pun sebenarnya merasa berat hati. Karena sebagai penduduk Indonesia dia merasa di jajah oleh saudara sendiri. Tapi mau gimana lagi wong sudah terjadi dan kebijakannya seperti itu.

Ya kalau harganya dua kali lipat untuk penduduk luar Bali sih tidak masalah dan masih tarap wajar. Tapi kalau sudah harganya berlipat-lipat siapapun pasti merasa keberatan. Kita sebagai orang Bali dianggap arogan (ajum). “Cuma di Bali saja sistemnya sperti ini,” kata teman saya.

Mungkin karena banyaknya orang luar Bali yang datang, sehingga ada kebijakan dari pusat untuk waspada dan antisipasi masuknya orang-orang tidak bertanggung jawab. Akhirnya setiap orang luar yang masuk ke Bali didata, agar tidak terulang kembali kejadian BOM Bali. Memang baik, tapi kalau akhirnya dimanfaatkan oleh oknum yang mencari ceperan kan jadi tidak baik.

Semoga tulisan ini bisa memberikan sedikit gambaran kehidupan nyata yang ada disekitar kita. Saya tidak menyalahkan siapa pun dalam hal ini. Saya tidak menyebut nama dan tempat. Sistem yang harus diperbaiki. Transparansi kepada masyarakat dan penduduk sekitar juga diperlukan. Mengapa harganya bisa segitu, apa penyebanya dan kemana uang tersebut bermuara, itu yang perlu dijawab. Salam.